Advetorial

Pemkab Kukar Tampilkan Capaian Pembangunan Lewat LKPJ Tahun 2024

Redaktur: Redaksi
Senin, 24 Maret 2025 | 10 views

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024, dihadapan DPRD Kukar dalam Rapat Paripurna ke IV.

Tenggarong, Afiliasi.net – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke IV DPRD Kukar, Senin (24/3/2025). Laporan disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, di ruang sidang utama DPRD Kukar.

Dalam paparannya, Sunggono membeberkan capaian pembangunan yang berhasil diraih pada tahun anggaran 2024, termasuk peningkatan sektor ekonomi berbasis desa dan kecamatan, serta penghargaan-penghargaan yang berhasil diraih.

“Tema pembangunan tahun lalu adalah Penguatan Ekonomi Unggulan Berbasis Desa dan Kecamatan. Kita bersyukur, banyak indikator yang menunjukkan keberhasilan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp12,7 triliun dari target Rp14,3 triliun, atau sebesar 88,75 persen. Sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar Rp12,8 triliun dari target Rp14,5 triliun, atau 88,14 persen.

“Meski belum sempurna, capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran kita cukup efektif dan efisien,” imbuhnya.

LKPJ ini, lanjutnya, merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada publik serta DPRD, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2019.

“Ini bukan sekadar laporan administratif, tapi bentuk keterbukaan kita terhadap publik sebagai wujud akuntabilitas,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar Idaman telah tercapai.

“Beberapa program memang belum maksimal karena kendala teknis, namun akan terus kita perbaiki di tahun berjalan,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Ketua DPRD Kukar, Junadi, menegaskan pentingnya LKPJ sebagai sarana evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

“LKPJ mencerminkan hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif untuk membangun tata kelola yang transparan dan kolaboratif,” pungkasnya. (*)

Editor: Redaksi