Cegah Krisis BBM Seperti di Balikpapan, Andi Harun Panggil Perwakilan Pertamina

Samarinda, Afiliasi.net - Menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di Balikpapan beberapa waktu lalu, Wali Kota Samarinda Andi Harun bergerak cepat untuk memastikan hal serupa tidak menimpa wilayahnya.

Orang nomor satu di Kota Samarinda itu memanggil perwakilan Pertamina dan Patraniaga ke Balai Kota guna membahas kesiapan stok dan distribusi bahan bakar minyak di Samarinda, pada Jumat, 23 Mei 2025.

Dikatakan Andi Harun, permintaan BBM cenderung meningkat menjelang Hari Raya Iduladha. Untuk itu, stok BBM ketersediaan BBM di Samarinda yang juga menjadi jalur distribusi utama bagi daerah sekitar perlu dipastikan tetap aman.

“Lebih baik kita melakukan langkah pencegahan ketimbang bersikap reaktif. Kalau sudah terjadi kelangkaan, dampaknya akan dirasakan semua pihak—masyarakat kesulitan, pemerintah kerepotan, Pertamina pun terdampak,” kata Andi Harun.

Pemkot Samarinda sebelumnya telah melakukan penelusuran terhadap 30 SPBU yang tersebar di kota. Meski ditemukan sejumlah SPBU yang terkendala distribusi, hasil sementara menunjukkan pasokan di Kota Tepian masih dalam kondisi aman.

“Masalahnya bukan pada Pertamina, melainkan di sisi SPBU yang terkendala modal. Sistem Pertamina mengharuskan pembayaran di muka. Jika SPBU tidak siap secara finansial, pengiriman BBM pun tertunda,” ungkapnya.

Untuk itu, ia telah menugaskan Kepala Bagian Ekonomi dan SDA memetakan SPBU yang terdampak agar dapat dilakukan pembinaan dan komunikasi lebih lanjut dapat segera dilakukan.

Meski sebagian pasokan BBM dari Samarinda dialihkan ke Balikpapan untuk membantu menstabilkan kondisi di wilayah tersebut, Pemkot memastikan distribusi lokal tetap aman.

Apalagi, Samarinda menjadi penyangga distribusi energi untuk daerah sekitarnya, seperti Tenggarong dan Kutai Barat.

“Samarinda bukan hanya harus menjamin stok untuk kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi pemasok bagi wilayah lain. Ini tanggung jawab besar bagi Pertamina dan pemerintah,” jelasnya.

Isu lain yang turut menjadi perhatian Pemkot Samarinda adalah pengetapan BBM bersubsidi. Kendati sistem barcode telah diterapkan, praktik pengisian berulang tetap dilakukan oleh oknum yang memodifikasi kendaraan atau memanipulasi antrean.

“Sistem ini sebenarnya baik, tapi di lapangan masih ada penyalahgunaan. Satu kendaraan bisa kembali antre dan mengisi ulang dengan barcode yang sama. Ini tidak sesuai aturan,” katanya.

Dari total 30 SPBU yang ada, baru dua yang sudah menerapkan sistem identifikasi berbasis kamera dan barcode secara menyeluruh, salah satunya SPBU Kusuma Bangsa. Kekinian, pemerintah tengah mendorong agar sistem serupa diterapkan secara merata.

“Ada tiga opsi yang sedang kami kaji. Pertamina diminta berinvestasi untuk pengadaan alat tersebut, SPBU diwajibkan memasang sistem, atau Pemkot bantu pengadaan bila biaya terjangkau,” ujarnya.

Sebagai langkah jangka panjang, Pemkot juga mempertimbangkan pengadaan SPBU khusus untuk kendaraan dinas pemerintah yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

“Kalau diizinkan, SPBU khusus ini akan melayani kendaraan dinas, PNS, PPPK, honorer, hingga armada operasional seperti truk sampah DLH. Ini akan mengurangi antrean di SPBU umum,” usulnya.

Andi Harun berharap serangkaian langkah ini bisa memperkuat ketahanan distribusi BBM di Samarinda agar tidak rentan terhadap krisis, serta membenahi tata kelola energi agar lebih transparan dan efisien.

“Ini bukan hanya soal mengantisipasi kelangkaan, tapi juga membenahi tata kelola distribusi BBM agar lebih adil, efisien, dan berkelanjutan,” tegasnya.  (*)

Editor: Redaksi

TOPIK BERITA TERKAIT: #pemkot-samarinda #andi-harun #bbm-langka #bbm-langka-balikpapan #bbm-balikpapan