Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah bertemakan 'Prioritas Kebijakan Publik' yang digelar oleh Guntur, Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan. (Dok)
Afiliasi.net - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Guntur, mengadakan forum dialog bertajuk Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) dengan fokus tema Prioritas Kebijakan Publik di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu pada Sabtu (31/5/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Guntur menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan alat utama pemerintah dalam menanggapi berbagai permasalahan masyarakat dan mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah dituntut untuk terbuka terhadap masukan dan keluhan dari masyarakat.
“Kebijakan publik bukan sekadar keputusan administratif. Ini merupakan tanggapan konkret terhadap kebutuhan warga. Maka, suara masyarakat harus menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan,” ujar Guntur kepada peserta yang hadir.
Diskusi yang dimoderatori oleh Hendri Aritno dan menghadirkan narasumber Toni Nurhadi Kumayza ini membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat dan unsur pemerintah.
Sebagai kader PDI Perjuangan, Guntur menekankan peran strategis DPRD bukan hanya dalam fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah.
“Esensi dari otonomi daerah adalah menghadirkan kesejahteraan yang merata dan pelayanan publik yang lebih baik. Ini juga menjadi sarana memperkuat praktik demokrasi di tingkat lokal,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan warga dalam mengawal proses pembangunan daerah menjadi sangat penting demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas.
Guntur juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam demokrasi. Ia menyebut, masa depan bangsa sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemuda ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka.
“Demokrasi bukan hanya hak pilih saat pemilu. Demokrasi hidup dalam keseharian kita, termasuk ketika kita menyuarakan ide dan berpartisipasi dalam kebijakan publik,” tegasnya.
Melalui kegiatan seperti ini, Guntur berharap masyarakat semakin peka terhadap isu-isu kebijakan publik dan menjadikan demokrasi sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan sosial serta pembangunan yang inklusif di Kalimantan Timur. (*)
Penulis: Redaksi
TOPIK BERITA TERKAIT:
#dprd-kaltim #guntur #prioritas-kebijakan-publik #pdi-perjuangan