Daerah

Potensi Zakat ASN Belum Maksimal, DPRD Kaltim Desak OPD Aktifkan Unit Pengumpul Zakat

Redaktur: Redaksi
13 jam yang lalu | 17 views

Sekertaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi saat diwawancarai awak medi. (Istimewa)

Samarinda, Afiliasi.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyoroti masih rendahnya serapan zakat dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. Padahal, dengan tingkat penghasilan ASN Kaltim yang cukup tinggi, sektor ini memiliki potensi besar untuk menjadi mesin penggerak kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara terstruktur.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak lagi pasif. Ia mendorong penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap instansi sebagai instrumen utama koordinasi pembayaran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

“UPZ seharusnya menjadi instrumen utama dalam mengoordinasikan pembayaran ZIS bagi ASN muslim yang telah memenuhi batas nisab. Dengan sistem terintegrasi melalui Baznas Kaltim, pengumpulan dana bisa lebih terstruktur dan berdampak luas,” ujar Darlis, Rabu (18/2/2026).

Darlis menekankan bahwa sentralisasi melalui UPZ akan mempermudah pendataan Muzakki (pembayar zakat). Dana yang terkumpul secara kolektif nantinya dapat dialokasikan oleh Baznas untuk program-program strategis, seperti pemberdayaan ekonomi umat hingga bantuan sosial bagi warga kurang mampu di pelosok Kalimantan Timur.

DPRD menjamin bahwa sistem tata kelola di Baznas Kaltim sudah sangat transparan, sehingga para ASN tidak perlu ragu mengenai keamanan dan distribusi dana yang mereka salurkan.

“Transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan penting agar para muzakki merasa aman dalam menunaikan kewajibannya,” tegasnya.

DPRD berharap seluruh kepala OPD lebih proaktif melakukan sosialisasi dan penguatan administrasi UPZ. Sinergi antara birokrasi dan lembaga amil zakat ini diharapkan mampu mengubah potensi "raksasa tidur" zakat ASN menjadi aksi nyata dalam menekan angka kemiskinan di Bumi Etam. (*)