Opini

Opini: Saat Pengadilan Jadi Panggung, dan Tuduhan Suap Menguji Integritas Hukum Kita

Redaktur: Redaksi
22 jam yang lalu | 22 views

Nikita Mirzani (net)

Afiliasi.net - Sidang kasus dugaan pemerasan yang menyeret artis Nikita Mirzani bukan lagi sekadar drama hukum biasa. Ketika terdakwa menyerahkan bukti dugaan suap kepada majelis hakim dan menyatakan secara terbuka bahwa pihak pelapor, Reza Gladys, “patut diduga telah mengatur jaksa dan hakim,” maka ini bukan hanya soal benar atau salah antara dua individu—ini soal bobroknya sistem jika tuduhan itu benar adanya.

Pernyataan Nikita disertai penyerahan flashdisk berisi rekaman dan tangkapan layar. Bagi sebagian orang, ini bisa dibaca sebagai strategi pembelaan. Namun jika isi flashdisk itu memang mengandung bukti pengondisian proses hukum, maka kita sedang dihadapkan pada wajah gelap peradilan yang tidak lagi netral, tidak lagi adil, dan telah dikuasai oleh uang.

Praktik suap dalam sistem hukum bukan hal baru di Indonesia. Sejarah panjang kita mencatat banyak kasus besar yang akhirnya runtuh karena satu hal: penegak hukumnya ikut bermain. Jaksa yang bisa “dibeli”, hakim yang bisa “diarahkan”, dan penyidik yang bisa “dipesan”. Jika tuduhan Nikita terbukti, maka kasus ini akan menjadi satu lagi bukti betapa mudahnya hukum kita dilumpuhkan oleh kekuasaan dan uang.

Apa artinya hukum jika keadilan hanya berpihak pada siapa yang membayar paling tinggi? Apa gunanya proses pengadilan jika semua bisa diatur dari luar ruang sidang? Dan bagaimana nasib rakyat kecil yang tak punya akses pada kuasa, jaringan, dan kekayaan, jika sistem sudah sedemikian rusak?

Publik tak butuh drama baru dari selebritas. Publik butuh transparansi. Butuh jaminan bahwa ruang sidang masih jadi tempat mencari keadilan, bukan tempat transaksi. Di sinilah peran lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, bahkan KPK sangat penting. Tidak cukup hanya “mempersilakan” Nikita melapor, seperti yang dikatakan majelis hakim. Harus ada inisiatif investigatif untuk memastikan: apakah ini sekadar narasi defensif, atau memang ada praktik kotor di balik meja peradilan?

Jika sistem hukum kita terus dibiarkan jadi panggung sandiwara penuh manipulasi, maka pada akhirnya, bukan hanya Nikita yang menjadi korban. Tapi seluruh rakyat Indonesia.