Kamis, 16 Mei 2024 10:56 WIB
Redaktur: M. Yusuf
Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi. (Istimewa)
Samarinda, Afiliasi.net – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dibuat geram dengan ulah perusahaan tambang batu bara di Kaltim yang memberikan dana sosialnya ke luar daerah.
Ia menduga, ada dana beasiswa ratusan miliar yang diberikan pengusaha pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Kaltim ke kampus luar Kaltim.
Potret tersebut, kata Hadi, menjadi salah satu contoh apa yang telah dikeruk dari bumi Mulawarman tak sebanding dengan yang didapatkan provinsi ini. Baik pengusaha maupun pemerintah pusat, Hadi Mulyadi menyesalkan adanya hal itu.
Melalui keterangannya di Kantor DPRD Kaltim baru-baru ini, ia mengatakan idealnya bantuan itu diberikan ke kampus-kampus dan anak-anak di Kaltim yang masih memerlukan bantuan.
"Sebenarnya ini hanya satu kasus, kecewa ya pada semuanya. Karena saya sudah pelajari semua, hampir semua perusahaan PKP2B tidak serius memberikan CSR (corporate social responsibility)-nya ke Kaltim. Mudah-mudahan jadi titik temu buat kita untuk mengoreksi semuanya," ucap Hadi.
Politikus Partai Gelora itu melanjutkan, selain perihal keseriusan, catatan terhadap pengusaha pertambangan di Kaltim seperti yang kerap disampaikan Gubernur Isran Noor. Yaitu perusahaan yang produksinya meningkat, labanya naik, kendati nominal CSR-nya tidak pernah naik.
"Memang kita tak mengerti matematik?," cetus Hadi.
Sementara itu, Hadi merinci dana CSR tersebut mengalir ke sejumlah perguruan tinggi di Pulau Jawa. Yakni sebesar Rp 100 miliar untuk Institut Teknologi Bandung (ITB), Rp 50 Miliar untuk Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Rp 50 Miliar untuk Universitas Indonesia (UI).
Dari total ratusan miliar itu, Hadi menyayangkan tak ada bantuan untuk universitas negeri di Kaltim dari pengusaha batu bara.
"Unmul (Universitas Mulawarman) kok tidak ada? Wajar saya sebagai masyarakat Kaltim menyuarakan itu," ucapnya.
Padahal, lanjut Hadi, sudah ada aturan yang harus memprioritaskan ring satu yang tertuang di peraturan menteri. Ironisnya, tak semua pengusaha melaporkan program CSR-nya.
“Apalagi, bagi pengusaha PKP2B, urusannya dengan kementerian pusat, jadi seakan-akan Kaltim tidak perlu tahu,” geramnya. (Jr/adv/diskominfokaltim)
TOPIK BERITA TERKAIT:
#pemprov-kaltim #polemik-beasiswa #hadi-mulyadi
