Masih Banyak Masalah, Kerja Sama Penangkapan Ikan Lintas Provinsi Bakal Dievaluasi

Samarinda, Afiliasi.net - setelah selama kurang lebih dua tahun sejak 2018 lalu, kerjasama penangkapan ikan lintas provinsi atau andon Pemerintah Provinsi Kaltim berakhir pada 2022 ini. 

Meski sebelumnya telah melalui kerjasama, namun masih ditemukan beberapa pelanggaran di lapangan yang mengharuskan berujung ke meja hijau.

Plt Sekretaris Provinsi Kaltim, Riza Indra Riadi mengaku kerjasama ke provinsi lain tentu penting dilakukan, sebab itu pihaknya segera melakukan evaluasi.

"Evaluasi ini sangat penting. Sebab yang saya tahu, baru sekarang bisa dilakukan evaluasi kerja sama ini," ungkapnya.

Riza juga mengungkapkan, selama kerjasama berlangsung masih banyak pelanggaran di bidang kelautan yang terjadi dan tak terekspos. Baik dari nelayan kerjasama (andon) maupun di luar kerjasama tersebut.

Dikatakan Riza, evaluasi perlu dilakukan agar kerjasama berikutnya bisa disusun lebih baik dengan mempertimbangkan kebutuhan sesungguhnya di lapangan.

Provinsi yang berkerjasama dalam penangkapan ikan yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Bali.

"Kita mau semua nelayan bekerja aman dan nyaman. Tidak melanggar batas dan lain-lain," tegasnya.

Riza meyakini bahwa keamanan dan kenyamanan yang telah dirancang dalam kerjasama andon ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan.

"Ikan itu juga makhluk Tuhan. Tapi nelayannya harus kita atur," pungkasnya. (Vk/adv/diskominfokaltim)

TOPIK BERITA TERKAIT: #riza-indra-riadi #pemprov-kaltim