Advetorial

Penjelasan Kadis DKP3A Kaltim Terkait Lima Sub Data Gender dan Anak

Redaktur: Rahmadani
Kamis, 16 Juni 2022 | 743 views

Bimtek Penyusunan Profil Gender dan Anak yang Digelar DKP3A Kaltim. (Istimewa)

Samarinda, Afiliasi.net – Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar bimbingan teknis (Bimtek) menyoal penyusunan profill gender dan anak yang berlangsung di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Rabu, 15 Juni 2022.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A), Noryani Soraylita menjelaskan, lima sub data gender dan anak, sesuai dengan arahan yang mereka terima dari Kementrian PPPA RI.

Kelima sub tersebut, dirincikan Soraya terdiri dari kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Ia menyebut, penyusunan mempermudah dalam mengidentikasi kondisi perkembangan laki-laki dan perempuan. Mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan, mengidentikasi masalah, membangun dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan laki-laki dan perempuan.

“Data anak di antaranya, persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran, persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak, persentase anak usia 7-17 tahun yang tidak bersekolah, proporsi penduduk usia 5-17 Tahun yang merokok, persentase pekerja anak dan persentase balita stunting,” ujarnya

Sementara data gender, sambung Soraya, di antaranya angka harapan hidup menurut jenis kelamin, rata-rata lama sekolah menurut jenis kelamin, jumlah pengeluaran per kapita menurut jenis kelamin, jumlah perempuan dalam legislatif, yudikatif, eksekutif, dan jumlah PNS, eselon, fungsional terpilah menurut jenis kelamin.

Sedangkan, yang masih menjadi tantangan dalam pengelolaan data selama ini, masih berkutat pada aspek ketersedian SDM dan pengawasan yang terbatas.

Soraya membeberkan, tantangan dalam pengelolaan data selama ini masih belum optimal, lantaran permasalahan yang ada mulai dari aspek ketersediaan SDM dan aspek pengawasan.

“Perlu komitmen bersama untuk mengatasi hal tersebut. Dan upaya untuk mendapatkan informasi yang sama terkait data terpilah," bebernya. (Jr/adv/diskominfokatim)