Daerah

Tuntas! Dana Mobil Dinas Range Rover Rp7,5 Miliar Resmi Kembali ke Kas Daerah Kaltim

Redaktur: Redaksi
2 jam yang lalu | 0 views

Kadiskominfo Kaltim, M Faisal saat ditemui prihal kendaraan Gubernur Kaltim. (Istimewa)

Samarinda, Afiliasi.net - Polemik pengadaan mobil dinas mewah Gubernur Kalimantan Timur akhirnya mencapai titik akhir secara administratif. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan dana sebesar Rp7,54 miliar hasil pengembalian unit Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e telah resmi masuk ke rekening Kas Daerah pada Selasa, 10 Maret 2026.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, mengungkapkan bahwa seluruh proses pengembalian dilakukan dengan pengawasan ketat agar sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Unit kendaraan telah diserahkan kembali kepada pihak penyedia melalui proses administrasi yang sesuai ketentuan. Dana sebesar Rp7.542.736.000 dari pihak penyedia telah dikembalikan ke kas daerah melalui Bank Kaltimtara,” jelas Muhammad Faisal di Samarinda, Rabu, 11 Maret 2026.

Penyerahan unit dilakukan langsung oleh Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, kepada pihak CV Afisera di Jakarta. Faisal merinci bahwa nilai total SP2D sebelumnya adalah Rp8,49 miliar, di mana Rp957 juta di antaranya merupakan setoran pajak ke kas negara.

Untuk melengkapi pengembalian dana secara utuh, Pemprov Kaltim kini tengah memproses restitusi atau pengembalian pajak senilai hampir Rp1 miliar tersebut melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Samarinda. Langkah ini juga telah dikonsultasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pusat.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan KPP Samarinda terkait proses restitusi pajak dan pada prinsipnya disetujui. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” pungkas Faisal.

Dengan selesainya proses ini, Pemprov Kaltim diharapkan dapat mengalihkan fokus anggaran tersebut pada program prioritas lain yang lebih mendesak bagi kesejahteraan masyarakat di Bumi Etam. (*)