Tahun Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19, Pemprov Kaltim Harap Dukungan dan Kebijakan Pusat

Samarinda, Afiliasi.net – Pandemi Covid-19 yang kini kian melandai disebut-sebut menjadi titik pemulihan ekonomi, termasuk bagi Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian disampaikan Pj Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi saat menghadiri seremoni pembukaan pelatihan dan sertifikasi calon tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada Badan Usaha Jasa Konstruksi dan para Aparatur Sipil Negara Kementerian PUPR untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlangsung di Bendungan Sepaku Semoi, Penajam Paser Utara, Sabtu, 27 Agustus 2022.

Riza menyampaikan, pemulihan ekonomi ini tentu dimulai dengan mempersiapkan tenaga kerja yang berkompeten.

“Oleh karenanya pelatihan kerja dan sertifikasi  harus semakin banyak digenjot agar kualitas maupun kapasitas angkatan kerja kita sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan,” kata Riza mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor, Sabtu kemarin.

Riza memaparkan, industri jasa konstruksi memiliki peran strategis dalam pembangunan di Indonesia karena mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, ada regulasi yang harus diatur sebaik mungkin demi tercapainya penyelenggaraan konstruksi yang baik dan berdaya saing.

Pasalnya, sebut dia, Indonesia saat ini dihadapkan dengan tantangan pembangunan infrastruktur yang semakin gencar.

“Alhamdulillah, Kaltim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah ditetapkan sebagai ibukota negara namun dalam mendukung pembangunannya belum dapat diimbangi dengan jumlah badan usaha jasa konstruksi yang memadai,” terang Riza.

Selain itu, sambung Riza,  jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat baik ahli maupun terampil masih terdapat gap alias kurang. Data penduduk Kaltim tahun 2021 berjumlah 3,8 juta jiwa dan data dari BPS sampai tahun 2021 tenaga kerja dari sektor konstruksi berjumlah 99.963 orang yang didominasi oleh tingkat SD dan SMP sedangkan yang memiliki sertifikat baru berjumlah 34.257 orang.

“Jadi masih ada selisih 65,64% atau 65.436 orang yang belum bersertifikat,” sambungnya.

Akan hal tersebut, Riza menyatakan Pemprov Kaltim mengharapkan pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dan kebijakan agar selisih tersebut (65,64%) bisa dicarikan solusi.

“Saya yakin bahwa kegiatan ini dapat menyiapkan masyarakat jasa konstruksi Kaltim serta kebijakan nasional dalam penyelenggaraan IKN. Salah satunya kesiapan sebagai daerah penyangga ibukota dan lebih berperan aktif tidak hanya jadi penonton saja di dalam pelaksanaan pembangunannya,” tutur Riza. (Jr/adv/diskominfokaltim)

TOPIK BERITA TERKAIT: #pemulihan-ekonomi-nasional #riza-indra-riadi #pemprov-kaltim