Jumat, 22 November 2024 09:06 WIB
Redaktur: 
Afiliasi.net - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Yan, mengkritisi program Pengadaan Seragam Gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutim. Kritik ini muncul karena program tersebut hanya mencakup seragam wajib, sementara di sekolah terdapat lebih dari tiga jenis seragam.
Yan berpendapat bahwa dengan anggaran yang cukup besar yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, program seragam gratis seharusnya mencakup semua jenis seragam yang diperlukan oleh siswa, terutama untuk siswa jenjang SD dan SMP.
"Program seragam gratis seharusnya mencakup semua seragam, bukan hanya seragam putih merah dan putih biru. Semua seragam siswa harus digratiskan," ujarnya.
Di jenjang pendidikan SD dan SMP, siswa diharuskan memakai lebih dari satu jenis seragam, seperti seragam batik, seragam pramuka, dan seragam olahraga. Yan berharap bahwa pemerintah daerah, dengan anggaran yang semakin besar, akan lebih memprioritaskan dunia pendidikan sesuai dengan janji Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kutim.
"Saya tidak setuju dengan pembatasan ini, mengapa hanya seragam wajib yang digratiskan sedangkan seragam lainnya tidak?," tegasnya.
Dengan tidak mengakomodasi semua jenis seragam, pemerintah daerah masih menimbulkan beban biaya pendidikan pada orang tua siswa. Terutama bagi keluarga dengan pendapatan rendah, beban biaya seragam dapat menjadi sangat berat.
"Semua jenis seragam, dari seragam pramuka hingga seragam olahraga, harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Hanya ketika semua jenis seragam ini diikutsertakan dalam program, maka program seragam gratis akan menjadi maksimal," pungkasnya.
TOPIK BERITA TERKAIT:
#dprd-kutim
