Redaktur: Redaksi
Diskusi Penguatan Demokrasi: Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil Mewujudkan Sinergitas Pengawasan Pemilu 2029” yang digelar di Samarinda (23/10/2025)
Afiliasi.net - Bawaslu Kalimantan Timur memilih menggandeng masyarakat sipil untuk memperkuat pengawasan demokrasi menjelang Pemilu 2029. Langkah ini diambil sebagai respons atas menguatnya oligarki dan menurunnya kepercayaan publik terhadap politik.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui forum diskusi “Penguatan Demokrasi: Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil Mewujudkan Sinergitas Pengawasan Pemilu 2029” yang digelar di Samarinda (23/10/2025).
Akademisi UINSI Samarinda, Azhar Pagala, menyoroti korupsi dan oligarki sebagai dua penyakit utama demokrasi.
“Sebesar apa pun kekuatan lembaga pengawas, tanpa dukungan masyarakat yang aktif, pengawasan pemilu akan kehilangan makna,” ujarnya.
Budayawan Romo Roedy menilai penetrasi oligarki telah mengubah arah kebijakan, termasuk di Kaltim.
“Industri ekstraktif di Kaltim adalah contoh nyata. Warga menghadapi bencana ekologis dan ketimpangan sosial, sementara janji kesejahteraan hanya menjadi retorika,” katanya.
Akademisi Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menyebut demokrasi tidak bisa dijaga lembaga negara semata.
“Demokrasi tak cukup dijaga oleh Bawaslu atau KPU. Tanpa keterlibatan masyarakat sipil yang kuat, sulit menandingi dominasi kekuasaan,” tegasnya.
Diskusi ditutup dengan usulan pembentukan sekretariat bersama sebagai simpul kolektif gerakan masyarakat sipil. (*)
Penulis: Redaksi
TOPIK BERITA TERKAIT:
#kawal-pemilu-2029 #bawaslu-kaltim #gerakan-masyarakat-sipil