Samri Shaputra Minta Pemkot Samarinda Gunakan Dana Darurat Atasi Jalan Sultan Sulaiman yang Longsor

Samarinda, Afiliasi.net - Tanah longsor yang terjadi di sekitaran Jalan Sultan Sulaiman menuju Jalan Kapten Soedjono, Kecamatan Sambutan, baru akan ditangani secara permanen pada 2023 mendatang. 

Jalan tersebut dipastikan masuk wilayah dan kewenangan pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), sehingga Pemkot Samarinda tak boleh melakukan penanganan permanen. 

Camat Sambutan, Yosua Laden menyebut, penanganan yang diberikan Pemkot Samarinda saat longsor awal Juni lalu itu hanya berupa evakauasi warga terdampak. Sebelumnya, sebanyak 2 rumah di RT 29, Kelurahan Sambutan, itu diketahui amblas. Meski tak ada korban jiwa, sebanyak 10 kepala keluarga telah diminta untuk tak meninggali lagi rumahnya karena rawan ambruk. 

"Untuk saat ini jalan khusus kendaraan roda dua saja, walaupun sebenarnya tidak direkomendasikan untuk lewat situ. Untuk roda empat kami arahkan ke jalan alternatif. Sudah tidak ada lagi penanganannya dari kecamatan," jelas Yosua saat dikonfirmasi, Senin, 10 Oktober 2022. 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra meminta Pemkot Samarinda sebaiknya menggunakan dana tanggap darurat, seperti saat penanganan Jalan Trikora atau Teluk Bajau yang longsor beberapa waktu lalu. 

"Dalam rangka menyelamatkan masyarakat kita, walaupun jalan provinsi, yang lewat di situ setiap hari warga Samarinda. Jadi pemerintah perlu memperhatikan itu," kata Samri, kepada media ini. 

Menurut Samri, jika jalan poros Samarinda menunju Kecamatan anggana, Kutai Kartanegara (Kukar) itu tak dilintasi warga Kota Tepian, maka pemkot tak perlu ambil pusing. 

"Masalahnya itu jalan utama. Saya minta pemkot segera berkoordinasi. Kan ada sebenarnya dana tanggap darurat yang bisa dimanfaatkan, yang tidak mesti menunggu APBD murni pemprov tahun depan," ucapnya. 

Akan hal tersebut, lanjut Samri, paling tidak Pemkot Samarinda perlu menurunkan tim teknis guna memastikan kondisi di lapangan, dan berkoordinasi lebih lanjut ke pemerintah provinsi. 

"Kalau hanya diberikan pembatas atau tanda, itu masih rawan. Perlu dipastikan supaya betul-betul aman. Karena ini menyangkut masyarakat kita," pungkas politisi PKS tersebut. (*)

TOPIK BERITA TERKAIT: #jalan-sultan-sulaiman #jalan-kapten-soedjono #samri-shaputra #dprd-samarinda