Advetorial

Fraksi Golkar Minta TAPD Pembahasan APBD Berikutnya Lebih Awal Dilaksanakan

Redaktur: Redaksi
Jumat, 22 November 2024 | 258 views

Fraksi Golkar, Hj. Hasna (Istimewa)

Kutim, Afiliasi.net - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Hj. Hasna dari Fraksi Golkar menyampaikan beberapa catatan dan masukan terhadap nota penjelasan Raperda Rancangan APBD Kutim TA 2025.

Hj. Hasna menyampaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Raperda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir, untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kutim, yang dipimpin Ketua DPRD Kutim, Jimmi, didampingi Wakil Ketua II, Prayunita Utami dan dihadiri Asisten Pemkesra, Poniso Suryo Renggono, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).

"Fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah (TAPD) agar waktu penyampaian Rancangan APBD berikutnya dilaksanakan lebih awal, sehingga pembahasan anggaran bisa lebih optimal dan komprehensif antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD," ujar Hj. Hasna.

Politiisi Golkar yang berkerudung itu menjelaskan penyertaan modal daerah yang bersumber dari APBD terhadap BUMD harus mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Tata Kelola Keuangan dan Kinerja BUMD harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, target kinerja dan pelayanan terus ditingkatkan dalam pelayaan kepada masyarakat dan kinerja BUMD dapat memberikan kontribusi berupa keuntungan/profit signifikan terhadap PAD," jelasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan pada alokasi belanja operasi sebesar Rp 5,603 triliun menyerap anggaran 50 persen dari Anggaran Belanja Daerah.

"Kami Fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan pemenuhan alokasi belanja daerah untuk program pengentasan stunting dan peningkatan gizi, program pengentasan kemiskinan, program penurunan angka pengangguran terbuka dan program peningkatan indeks pembangunan manusia di Rancangan APBD TA 2025," paparnya.

Selain itu, dirinya memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk segera melakukan pembahasan dan persetujuan bersama terhadap R-APBD 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

"Mohon kiranya catatan dan masukan Fraksi Golkar dapat di jadikan referensi dan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025," tutupnya.(Adv).