Advetorial

Akhmad Sulaeman Soroti Ketimpangan Insentif Guru di Sekolah Swasta dan Agama di Kutim

Redaktur: Redaksi
Minggu, 24 November 2024 | 391 views

Anggota DPRD Kutim, Akhmad Sulaeman. (Istimewa)

Kutim, Afiliasi.net - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Akhmad Sulaeman menyoroti perbedaan mencolok dalam insentif gaji antara guru sekolah swasta dan sekolah agama.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada solusi yang konkret untuk masalah tersebut. Hal ini tentunya harus menjadi fokus pemerintah daerah, agar masalah ini tidak berlarut-larut di abaikan.

"Guru-guru di sekolah agama memiliki insentif yang berbeda, karena mereka berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), sementara sekolah swasta lainnya mengikuti aturan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)," ucap Akhmad Sulaeman, saya ditemui di Kantor DPRD Kutim, belum lama ini.

Anggota Komisi D DPRD Kutim itu mengungkapkan perbedaan ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut keadilan bagi para guru yang menjalankan peran penting dalam mendidik generasi muda di Kutim.

"Masalah ini sudah berlangsung lama tanpa penyelesaian yang memadai. Administrasi di bawah Kemenag seringkali berbeda dan itu menjadi tantangan dalam penerapan kebijakan di daerah," tambahnya.

Legislator Partai Demokrat itu menegaskan bahwa ketimpangan ini sangat terasa, terutama di daerah pedalaman Kutim. Guru-guru di sekolah swasta maupun agama seringkali harus bekerja dalam kondisi yang sulit tanpa dukungan yang memadai.

“Pemerintah selama ini cenderung mengikuti aturan yang berlaku di tingkat nasional tanpa melihat kebutuhan lokal. Padahal, guru-guru ini juga adalah warga kita yang membutuhkan perhatian lebih," tegasnya.

Ia mengakui bahwa isu insentif guru sering menjadi bahan demonstrasi di DPRD. Namun, ia optimistis bahwa solusi dapat ditemukan, asalkan ada keseriusan dari semua pihak untuk membahas persoalan ini.

"Ini adalah masalah bersama yang harus kita selesaikan. Kita bisa belajar dari kasus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akhirnya mendapatkan persamaan hak dengan PNS setelah perjuangan panjang," tutupnya.(Adv).