Advetorial

Belanja Pegawai Mendominasi APBD Kutim 2025, Infrastruktur Jadi Prioritas Kedua

Redaktur: Redaksi
Senin, 25 November 2024 | 338 views

Ketua DPRD Kutim, Jimmi.

Kutim, Afiliasi.net - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat kerja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rapat ini membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, memimpin jalannya rapat didampingi Wakil Ketua I, Sayid Anjas dan Wakil Ketua II, Prayunita Utami dan beberapa anggota DPRD Kutim yang masuk dalam Banggar, di Ruang Hearing Kantor DPRD Kutim, Senin (25/011/2024).

Usai kegiatan rapat, Jimmi mengatakan pembahasan dalam rapat Banggar tadi belum selesai, masih banyak yang perlu dicermati ulang, sehingga akan dilanjutkan esok hari.

"Besok kita akan rapat lagi, tadi itu baru mau disampaikan terkait yang sudah tertulis di SIPD, untuk menyesuaikan KUA-PPAS kemarin, ada tambahan-tambahan dana dari pusat," ujar Jimmi.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan pada APBD 2025, pengeluaran terbesar di belanja pegawai, termasuk operasional pegawai, belanja modal pegawai dan selebihnya di bidang infrastruktur.

"Belanja pegawai paling besar, karena jumlah PPPK kita itu ada 6 ribuan, pegawai ada 6 ribuan juga dan pengeluaran tersebut kedua itu untuk pembangunan infrastruktur," ungkapnya.

Jimmi juga menjelaskan bahwa ada penambahan dana di APBD 2025, yang awalnya di sahkan dalam KUA-PPAS APBD 2025 sebesar Rp 10,3 triliun, sedangkan dalam pembahasan R-APBD meningkat menjadi Rp. 11,15 triliun.

"Jadi memang ada penambahan dana sebesar Rp 1 triliun. Dananya itu berasal dari dana terarah pusat, tapi saya belum hapal, nanti setelah disahkan mungkin bisa diambil dan di share," pungkasnya.(Adv).