Kutim, Afiliasi.net - Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), meminta pemerintah menghidupkan atau memberikan kembali pengalokasian dana anggaran kepada unit-unit pelayanan teknis di seluruh SKPD.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kutim, Yusri Yusuf, dalam Rapat Paripurna ke-22 DPRD Kutim, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Selasa (26/11/2024).
Yusri Yusuf menilai pentingnya kehadiran mereka sebagai kepanjang tangan dinas sektoral dalam mengayomi dan mendampingi masyarakat, dalam melaksanakan program kegiatan pemerintah.
"Dinas sektoral mengayomi dan mendampingi masyarakat dalam melaksanakan program kegiatan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan Fraksi Demokrat berpandangan bahwasanya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) harus lebih aktif dalam memprogram kegiatan pendidikan serta pelatihan pegawai.
"Fraksi Demokrat meminta pemerintah lebih selektif dalam hal kegiatan penganggaran yang berkaitan dengan bimtek dalam SKPD, agar tidak menghambur-hamburkan anggaran daerah. Karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Fraksi Demokrat kembali menekankan pemerintah agar dalam proses realisasi dan penyerapan anggaran bisa dilaksanakan secepat mungkin.
"Harapannya di bulan Februari tahun 2025 program dan kegiatan pemerintah sudah bisa berjalan," pungkasnya.(Adv).
TOPIK BERITA TERKAIT:
#dprd-kutim #penganggaran-skpd-kutim #dana-unit-pelayanan-teknis #pendidikan-dan-pelatihan-pegawai #efisiensi-anggaran-bimtek #program-pemerintah-efektif