Daerah

Satu Mobil Tiga Versi: Rudy Mas’ud, Hamas, dan Sekda Beda Suara Soal Peruntukan Mobil Rp8,5 Miliar

Redaktur: Redaksi
13 jam yang lalu | 16 views

Gubernur Kaltim, Rudy Masud (Kiri) dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud (kanan) saat dimintai pendapat mengenai fungsi mobil dinas Gubernur. (Istimew)

Samarinda, Afiliasi.net - Polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar kian membingungkan publik. Alih-alih memberikan klarifikasi yang solid, tiga pucuk pimpinan di Kaltim justru mengeluarkan pernyataan yang saling bertolak belakang terkait di mana dan untuk apa sebenarnya kendaraan mewah tersebut digunakan.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, sebelumnya menegaskan bahwa kendaraan berspesifikasi 3.000 cc tersebut berada di Jakarta untuk menunjang kegiatan diplomatik dan menjaga marwah Kaltim sebagai penyangga IKN.

Namun, pernyataan itu dimentahkan oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas). Saat ditemui pada Senin (23/2/2026), Hamas justru meyakini kendaraan tersebut beroperasi di wilayah Kaltim.

“Kendaraan gubernur kan 3.000 cc, dipakai di Kaltim,” ujar Hamas singkat.

Saat dikonfirmasi mengenai klaim Gubernur bahwa mobil tersebut ada di Jakarta, Hamas mengaku tidak mengetahui hal tersebut, namun ia justru menyarankan agar Pemprov memang seharusnya memiliki aset di Jakarta agar tidak bergantung pada jasa sewa kendaraan.

Kekusutan informasi ini semakin bertambah dengan penjelasan Sekda Kaltim, Sri Wahyuni. Berbeda dengan narasi "Marwah" di Jakarta yang diusung Gubernur, Sekda justru menyebut mobil tersebut diadakan untuk melibas medan ekstrem di pedalaman Kaltim.

“Pak Gubernur ingin memastikan bisa sampai langsung ke titik permasalahan. Operasional di lapangan memang membutuhkan kendaraan yang mendukung menembus medan sulit seperti di Bongan,” jelas Sekda.

Perbedaan tajam ini memicu pertanyaan besar di masyarakat: Apakah mobil Rp8,5 miliar tersebut adalah kendaraan mewah untuk protokoler di Jakarta, atau mobil tangguh untuk blusukan ke jalanan rusak di pelosok Kaltim? Ketidaksinkronan data antara lokasi unit dan fungsi teknis ini dikhawatirkan akan memperumit akuntabilitas penggunaan anggaran di mata publik.