Daerah

Cegah Ponton Tabrak Jembatan, DPRD Kaltim Matangkan Penataan 33 Titik Tambat Kapal di Sungai Mahakam

Redaktur: Redaksi
10 jam yang lalu | 0 views

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud saat diwawancarai awak media. (Istimewa).

Samarinda, Afiliasi.net – DPRD Kalimantan Timur mulai menyeriusi rencana penataan titik tambat kapal di sepanjang alur Sungai Mahakam. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya insiden kapal ponton yang lepas dari tambatan dan berisiko menabrak infrastruktur vital seperti Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahulu.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menekankan bahwa pengaturan ulang lokasi tambat kini menjadi prioritas keselamatan pelayaran sekaligus pengawasan lalu lintas kapal yang kian padat.

“Sekarang ini banyak kejadian penambatan, terutama kapal ponton yang putus tali tambat. Ini yang menjadi perhatian kita bersama, karena bisa berdampak pada jembatan. Jika tambatan ini legal dan sesuai regulasi, tentu bisa menghasilkan PAD dan juga PNBP,” ujar Hasanuddin Mas’ud, Kamis, 26 Maret 2026.

Dalam rapat dengar pendapat bersama KSOP dan pihak kejaksaan di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, dipaparkan bahwa terdapat sekitar 33 titik tambat yang tengah masuk dalam tahap kajian. Kriteria utama lokasi tersebut adalah harus berada di luar jalur utama pelayaran, tidak berada di tikungan sungai, serta memiliki kedalaman air yang aman bagi kapal besar.

Guna memperketat pengawasan, DPRD mendorong optimalisasi teknologi Automatic Identification System (AIS) dan sistem Inaportnet. Dengan teknologi ini, setiap pergerakan kapal dapat dipantau melalui monitor secara real-time. Jika terjadi kondisi darurat seperti tali tambat putus pada malam hari, tim pengawas dapat segera merespons sebelum kapal hanyut mengenai pilar jembatan.

Rencana penataan yang melirik wilayah Sungai Kunjang dan Sungai Lais ini direncanakan akan melibatkan BUMN serta BUMD dalam pengelolaannya. Hasanuddin memastikan pembahasan teknis akan segera dilanjutkan di tingkat komisi terkait agar regulasi penataan ini bisa segera diimplementasikan.

“Dengan AIS, setiap pergerakan kapal bisa dipantau melalui monitor. Ini baru tahap awal, nanti akan diperluas pembahasannya di komisi agar bisa segera ditindaklanjuti demi keselamatan infrastruktur kita,” pungkasnya. (*)