Nursobah anggota Komisi I DPRD Samarinda yang mengharapkan pengentasan angka kemiskinan ekstrim pada RKPD 2024 mendatang. (istimewa)
Samarinda, Afiliasi.net – Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2024 yang mulai dibahas Pemkot bersama DPRD Samarinda menghasilkan beragam program prioritas.
Salah satunya, usulan program prioritas yang diusulka dewan yakni untuk menyelesaikan angka kemiskinan yang masih tinggi di Kota Tepian.
Usulan itu disampaikan Nursobah anggota Komisi I DPRD Samarinda belum lama ini. Kata politis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, bahwa pengentasan angka kemiskinan khususnya kategori ekstrim yang ada di Samarinda harus dilakukan.
Sebab hal itu juga bertalian langsung dengan visi misi wali dan wakil wali kota Samarinda untuk membuat pusat kota peradaban.
Selain pengentasan angka kemiskinan, Nursobah juga mengharapkan agar Pemkot Samarinda bisa melaksanakan kegiatan terkait pembangunan sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan transparan, dan bebas dari korupsi.
“Karena semuanya itu dibikin berdasarkan visi misi wali kota,” katanya.
Lanjut dipaparkannya, menukil data Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) bahwa terdapat 1.600 masyarakat miskin ekstrim.
9.032 penduduk miskin, dan 3668 masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dan 1.000 data anomali yang perlu di validasi.
Dengan paparan angka tersebut, Nursobah juga menyinggung jika semua pihak bisa bekerja sama dan saling bahu-membahu.
Maka seharusnya angka kemiskinan tidak pernah terjadi di Indonesia, pun demikian dengan di Samarinda.
“Harusnya tidak adalah istilah keluarga miski di Indonesia, kalau masyarakat yang mapan mau membantu orang miskin,” harapnya. (adv/dprdsamarinda)
Penulis: Redaksi
TOPIK BERITA TERKAIT:
#dprd-samarinda #pengentasan-kemiskinan #kota-samarinda