Senin, 13 Mei 2024 06:25 WIB

Advetorial

Faizal Rachman Soroti Keterlambatan Implementasi KEK Maloy dan Dampaknya Terhadap Proyek Tol Laut Wilayah 8 Kutai Timur

Redaktur:
| 177 views

Afiliasi.net - Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Faizal Rachman mengungkapkan keprihatinannya terkait keterlambatan implementasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) dan dampak negatifnya terhadap proyek tol laut wilayah 8 Kutai Timur.

Faizal Rachman berharap agar KEK MBTK segera direalisasikan, mengingat bahwa keterlambatan proyek ini telah berdampak pada pencabutan Pelabuhan Kenyamukan dari tol laut.

"DPRD berharap agar proyek KEK Maloy segera terealisasi, karena Pelabuhan Kenyamukan juga sudah mulai dicabut dari tol laut karena keterlambatan kita," ujar Faizal di Gedung DPRD Kutim, Rabu (30/8/2023).

KEK MBTK, yang telah lama menjadi impian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Kawasan ini memiliki luas mencapai 557,34 hektare dan diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi pembangunan ekonomi lokal.

Faizal Rachman juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang sesuai dengan kesepakatan yang ada. Ia menegaskan bahwa hasil akhir proyek harus memenuhi harapan masyarakat, terutama dalam menekan biaya distribusi dan menjaga harga barang tetap terjangkau di daerah.

"Tujuan tol laut ini adalah untuk menekan biaya distribusi sehingga harga barang tidak terlalu tinggi di daerah. Ini adalah kebijakan dari Presiden Jokowi, oleh karena itu tol laut ini harus dikelola oleh BUMN," jelasnya.

Keterlambatan pelaksanaan proyek ini bukan hanya berdampak pada keuangan daerah, tetapi juga berdampak pada penilaian terhadap kinerja pemerintah, yang dapat mempengaruhi citra pemerintah dan persepsi masyarakat.

Faizal Rachman menekankan pentingnya koordinasi yang kuat, pengawasan yang ketat, dan penghormatan terhadap kesepakatan anggaran. Hal ini tidak hanya akan membantu mencapai kesuksesan dalam pengembangan proyek KEK MBTK dan proyek tol laut wilayah 8, tetapi juga akan memberikan dampak positif terhadap citra pemerintah dan persepsi masyarakat.


TOPIK BERITA TERKAIT: #dprd-kutim 

Berita Terkait

IKLAN