Fraksi GAP Sampaikan Rekomendasi Kritis untuk APBD Kutim 2025

Kutim, Afiliasi.net - Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi kritis terhadap proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.Tujuannya, agar APBD dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kutim, termasuk di wilayah pelosok.

Fraksi GAP juga menekankan pentingnya penyusunan APBD yang lebih efektif, efisien, dan berpihak pada masyarakat.

Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi GAP, Hj. Mulyana dalam Rapat Paripurna ke-20 dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi dewan terhadap Raperda R-APBD Kutim 2025, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).

"Ijinkan kami menyampaikan beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain, Optimalisasi PAD. Fraksi GAP mengusulkan agar Pemerintah Daerah lebih fokus pada sektor potensial seperti agribisnis, pariwisata, dan peningkatan efisiensi retribusi daerah. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini masih rendah," ujar Hj. Mulyana.

Hj Mulyana juga menekankan efisiensi belanja operasi yang kurang produktif perlu ditekan, sehingga anggaran dapat dialihkan ke program-program prioritas yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

"Kemudian, evaluasi belanja modal, yakni proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," paparnya.

Selain itu, dalam hal peningkatan transparansi, Hj Mulyana meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran, khususnya dalam pelaksanaan belanja modal dan bantuan, guna memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran.

"Dalam hal penguatan kemandirian fiskal, Fraksi GAP mengingatkan pentingnya upaya mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat dengan menggali potensi pendapatan alternatif yang ada di daerah," terangnya.

Lebih jauh, Hj. Mulyana menegaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan bagian dari komitmen DPRD Kutim untuk memastikan anggaran daerah mampu mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Penyusunan APBD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menjadi fondasi yang kokoh untuk kemandirian daerah,” pungkasnya.(Adv).

TOPIK BERITA TERKAIT: #dprd-kutim #optimalisasi-pad-kutim #agribisnis-dan-pariwisata-kutim #apbd-untuk-rakyat #potensi-lokal-berdaya