Advetorial

Kukar Dorong Kolaborasi dan Dukungan Swasta Lewat Evaluasi Program Genting

Redaktur:
Senin, 16 Juni 2025 | 10 views

Asisten III Setkab Kukar Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto mengikuti Konsolidasi dan Monitoring Evaluasi (Monev) capaian Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) tingkat Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara).

TENGGARONG, Afiliasi.net – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat komitmen dalam percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Asisten III Setkab Kukar Bidang Administrasi Umum, Dafip Haryanto, mewakili Pemkab Kukar dalam kegiatan Konsolidasi dan Monitoring Evaluasi (Monev) capaian program Genting tingkat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang berlangsung di Gedung Bangga Kencana BKKBN Kaltim, Senin (16/6/2025).

Dalam paparannya, Dafip menjelaskan bahwa sejak April hingga Juni 2025, Pemkab Kukar telah melakukan sejumlah langkah strategis. Di antaranya, sosialisasi menyeluruh kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kecamatan dan organisasi perangkat daerah (OPD), serta mengadakan rapat koordinasi pembangunan daerah bertema stunting dan kemiskinan ekstrem.

“Program Genting mencakup bantuan nutrisi dan non-nutrisi. Bantuan nutrisi berupa pemberian makanan tambahan (PMT), sedangkan bantuan non-nutrisi berupa fasilitasi BPJS untuk keluarga pra sejahtera dan penyuluhan stunting melalui seminar kesehatan,” ujar Dafip.

Meski telah menunjukkan penurunan angka stunting yang signifikan, Dafip menyebut masih ada hambatan, khususnya dalam pelibatan pihak swasta. Ia menyoroti tumpang tindih kewenangan antara provinsi dan kabupaten terkait pembinaan perusahaan serta belum optimalnya sistem pelaporan CSR.

“Masih banyak perusahaan yang menyalurkan bantuannya ke sektor lain, seperti kebencanaan. Padahal, sumbangsih untuk pengentasan stunting jauh lebih strategis dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dafip berharap sinergi lintas sektor, mulai dari desa hingga kabupaten, dapat diperkuat agar optimalisasi anggaran dari pihak ketiga bisa diarahkan lebih tepat sasaran. Ia juga menegaskan perlunya integrasi pelaporan dan transparansi dalam penyaluran bantuan.

“TPPS di semua lini harus memperkuat koordinasi agar upaya penurunan stunting tidak berjalan sendiri-sendiri. Peran perusahaan sangat besar dalam mendukung program ini,” pungkasnya. (*)

Editor: Redaksi