Daerah

Proyek Peningkatan Jalan di Muara Wis dan Sanga-sanga Muara Jadi Sorotan, GMPPKT Minta Kejati Usut Dugaan Mark Up Anggaran

Redaktur: M. Yusuf
Rabu, 21 April 2021 | 2.640 views

Aksi GMPPKT di depan kantor Kejati Kaltim, Rabu (21/4/2021).

Samarinda, Presisi.co - Gabungan Mahasiswa Peduli Pembangunan Kalimantan Timur (GMPPKT) sambangi kantor Kejati Kaltim, pada Rabu (21/4/2021).

Kordinator lapangan (Korlap) aksi, Adhar mengatakan, kedatangan GMPPKT yakni meminta Kejati Kaltim mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran proyek peningkatan jalan di Kecamatan Muara Wis menuju Kota Bangun Seberang dan Kelurahan Sanga-sanga Muara, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adhar menyatakan, peningkatan jalan sepanjang 11 kilometer dengan lebar 6 meter itu diduga kuat banyak pengerjaannya yang dikurangi dan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Bahkan, dalam investigasi yang dilakukan pihaknya dilapangan menemukan peningkatan jalan hanya sekitar 500 meter dari yang seharusnya 11 kilometer.

"Kami meminta Kejati Kaltim untuk menyidak, menyidik, dan menindak proyek peningkatan jalan Muara Wis menuju Kota Bangun seberang yang diduga di mark up," ujarnya saat menyampaikan orasi.

Berdasarkan data yang dihimpun GMPPKT, Adhar menyebut anggaran peningkatan jalan Kecamatan Muara Wis menuju Kota Bangun Seberang ini bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2019 senilai Rp 17 miliar lebih. Dan kemudian melibatkan beberapa perusahaan seperti PT Mega Sanggah buana sebagai pemborong, dan PT Teknikal Global sebagai Konsultan proyek.

Selain itu, tuntutan GMPPKT juga tidak hanya meminta Kejati Kaltim melakukan peninjauan terkait persoalan jalan muara wis - Kota Bangun Seberang.

GMPPKT, melalui Adhar juga mendesak Kejati Kaltim untuk pula meninjau proyek pemeliharaan jalan di RT 07, Kelurahan Sanga-sanga Muara, yang dibangun dari dana Bantuan Kenangan (Bankeu) di APBD-P tahun 2019 sebesar Rp 6,9 miliar yang diduga diperjualbelikan.

Informasi itu diterimanya berdasarkan Sidak Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu beberapa minggu lalu.

"Bagaimanapun yang digunakan adalah uang rakyat. Periksa dan adili PPTK, PPK, dan KPA proyek tersebut serta Konsultan pengawasnya," terangnya.

Melalui jalur mediasi, Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan Kejati Kaltim, Erwin menyatakan saat ini masih menunggu surat secara resmi dari GMPPKT untuk dimasukan ke sekretariat Kejati Kaltim dan ditinjau oleh pimpinan.

"Mudah-mudahan kalau suratnya dimasukan mereka hari ini, sore paling tidak sudah keluar disposisi dari pimpinan untuk menindaklanjuti surat tersebut. Kemungkinan pertama kita harus kaji dulu, dinilai, dan ditelaah laporannya," pungkasnya. (tim redaksi Afiliasi).