Daerah

Polemik Pergub Bantuan Keuangan, Serapan APBD Minim, DPRD Kaltim Wanti-wanti Pemprov

Redaktur: M. Yusuf
Selasa, 15 Juni 2021 | 1.791 views

Anggota DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud dari Fraksi Partai Golkar. (Achamad/ Afiliasi.net)

Samarinda, Afiliasi.net - Serapan APBD 2021 di Kalimantan Timur (Kaltim) terus disorot oleh anggota DPRD Kaltim. Salah satunya, ialah Fraksi Partai Golkar.

Dikatakan Hasanuddin Mas'ud yang juga Ketua Komisi III DPRD Kaltim, lemahnya daya serap anggaran di tahun ini, salah satunya disebabkan oleh terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor pada 24 Agustus 2020 lalu.

Padahal, kata Hasan. Sebelum Pergub tersebut terbit, pelaksanaan kegiatan yang berasal dari bantuan keuangan Pemprov Kaltim ke kabupaten/kota, dapat dilelang meski besarannya hanya bernilai ratusan juta.

Kondisi tersebut kini berbanding terbalik. Program bantuan keuangan, melalui pergub ini, baru dapat dilakukan lelang, ketika angka paket kegiatan menyentuh pembiayaan sebesar Rp 2,5 miliar.

Alhasil, saat ini daya serap APBD 2021 berada dibawah 20 persen.

"Sampai sekarang dibawah 20 persen, salah satunya karena ini, bankeu yang dulu bisa dilelang dengan 200 jutaan, saat ini tidak boleh lagi," ungkap Hasan.

Menurut Hasan, ini sangat mengganggu usulan program dari kabupaten/kota. Daerah diharuskan kembali menghimpun program hingga paket kegiatan yang diusulkan menyentuh angka minimal Rp 2,5 miliar.

"Dengan adanya pergub ini, paket kegiatan harus dilelang dengan mimal angka Rp 2,5 miliar. Ini yang mempersulit di kabupaten/kota," ujarnya. (tim

Sementara itu Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim turut mengakui serapan anggaran hingga pertengahan Juni 2021 ini, baru berkisar 18 persen dari total APBD.

Meski begitu Hadi meyakinkan, seluruh program di Pemprov Kaltim, mulai berjalan Juni ini.

"Kami sudah rapat seluruh OPD, Juni ini diharapkan seluruh program sudah mulai," kata Hadi, Selasa 15 Juni 2021, usai rapat paripurna penyampaian pandangan Fraksi.

Diketahui, pada 2021 ini terdapat 639 paket lelang yang mesti dikejar pekerjaannya oleh Pemrpov Kaltim.

Hingga pertengahan Juni ini, baru sekitar 120an paket pekerjaan yang telah selesai proses lelang.

Hadi mengungkap, dari 500an paket pekerjaan lainnya, 400an paket sudah dalam proses persiapan lelang.

"Sudah disampaikan ke dewan dari total 500an item lelang, 400 sedang proses, artinya kan sudah 85 persen," jelasnya.

Meski telah proses maupun selesai lelang, anggaran tidak serta merta terserap. Dirinya menegaskan masih diperlukan proses pekerjaaan berjalan hingga anggaran itu terserap.

"Artinya ketika lelang sudah 85 persen, Juni atau Juli ini sudah berjalan. Tergantung besarannya," pungkasnya. (Advertorial)

Penulis: Achmad