Daerah

Satu Tahun Rudy-Seno: Ketua DPRD Kaltim Soroti Lonjakan Beasiswa Hingga 158 Ribu Penerima

Redaktur: Redaksi
13 jam yang lalu | 16 views

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud saat dimintai catatan satu tahun kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud. (Istimewa)

Samarinda, Afiliasi.net - Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), memberikan catatan evaluasi terhadap satu tahun kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Dalam tinjauannya, Hamas menyoroti keberhasilan pemerintah provinsi dalam melakukan akselerasi luar biasa pada sektor pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Salah satu indikator paling mencolok adalah lompatan kuota beasiswa yang semula hanya menjangkau 28 ribu orang, kini melesat hingga 158 ribu penerima di tahun pertama masa jabatan.

“Dari beasiswa itu kelihatan. Dulu cuma 28 ribu, sekarang sudah 158 ribu. Anggarannya juga jauh lebih tinggi. Skala prioritasnya jelas, guru dan dosen menjadi kelompok yang sangat penting untuk peningkatan SDM,” ujar Hamas, Senin (23/2/2026).

Meski anggaran melimpah, Hamas menegaskan bahwa penyaluran beasiswa ini tetap dikawal dengan aturan yang sangat ketat. Berdasarkan koordinasi dengan Biro Kesra, terdapat sistem filter untuk memastikan tidak ada penerima yang mendapatkan bantuan ganda dari sumber lain. Hal ini dimaksudkan agar asas keadilan dan pemerataan tetap terjaga bagi warga Kaltim lainnya yang membutuhkan.

Hamas juga mengingatkan publik mengenai dinamika penganggaran yang kini semakin ketat. Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang keluar harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah guna menghindari tumpah tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Ada yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, dan daerah. Jangan sampai benturan karena itu berdampak ke aturan. Selama pintu komunikasi antara eksekutif dan legislatif tetap terbuka, berbagai persoalan pembangunan di Benua Etam pasti bisa diselesaikan,” tegasnya.

DPRD Kaltim menyatakan akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar visi-misi gubernur tetap berada dalam koridor hukum, terutama di tengah ketatnya aturan pengelolaan anggaran dari pemerintah pusat yang melanda seluruh daerah di Indonesia. (*)