Samarinda, Afiliasi.net – Anggota DPRD Kaltim, Harun Al Rasyid, mempertanyakan langkah Pemerintah Pusat yang kembali melakukan impor beras jelang persiapan arus mudik lebaran 2023 ini.
Hal tersebut diungkapkan Harun merespon arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI kepada Perum Bulog untuk pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 2 juta ton sampai akhir Desember 2023 nanti. Bahkan, pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya.
Diketahui, penugasan Bapanas kepada Perum Bulog itu menindaklanjuti hasil rapat Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Lebaran 2023 yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara baru-baru ini.
Menanggapi hal itu, Harun mengingatkan bahwa Indonesia sejatinya kaya akan pertanian dan lautnya. Apalagi, kata dia, petani baru saja memasuki panen raya, kendati harga beras masih belum bagus.
"Indonesia ini kan tanahnya luas, begitu juga lautnya. Seharusnya Indonesia jadi negara agraris dan maritim. Ini harusnya jadi prioritas pembangunan, yang menciptakan swasembada pangan,” ungkap Harun Al Rasyid, Minggu (9/4/2023).
Harun menyampaikan, jika mengutip laman resmi Bulog, saat ini realisasi SPHP oleh Bulog sudah mencapai 543.472 ton. Sedangkan, realisasi pengadaan baru 48.513 ton. Hal itu menjadi angka yang sangat minim mengingat saat ini masih musim panen raya.
Penyerapan Bulog baru 48.513 ton dari perkiraan panen nasional 2023. Sedangkan, pada Januari 2023 defisit 1,2 juta ton. Menurutnya, konsumsi beras nasional secara bulanan diproyeksi bisa mencapai 2,54 juta ton. Artinya, ujar Harun, sepanjang Januari-April 2023 diprediksi akan ada surplus 3,22 juta ton beras.
"Faktanya setiap tahun pemerintah impor beras. Karena impor ini petani kita tidak terlindungi. Harga panen petani dalam negeri rendah. Posisi petani semakin lemah. Petani frustrasi dan semakin malas berproduksi," tandasnya. (ADV/DPRDKALTIM)
Penulis: Redaksi
TOPIK BERITA TERKAIT:
#dprd-kaltim #impor-beras #harun-al-rasyid #kritik-kebijakan-pemerinta