Advetorial

Fraksi Partai Demokrat Soroti Ketimpangan Belanja Daerah dan Tekankan Transparansi APBD 2025

Redaktur: Redaksi
Jumat, 22 November 2024 | 264 views

Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto (Istimewa)

Kutim, Afiliasi.net - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim) Pandi Widiarto, menyampaikan Pandangan Umumnya fraksinya dalam rapat Paripurna ke-20, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).

Rapat Paripurna ke-20 tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kutim, Jimmi, didampingi Wakil Ketua II, Prayunita Utami, dengan agenda pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kutim terhadap Raperda Rancangan APBD Kutim 2025.

Turut hadir dalam rapat, Asisten Pemkesra Setkab Kutim, Poniso Suryo Renggono, Sekwan Juliansyah, 23 Anggota DPRD Kutim lainnya dan perwakilan unsur Forkopimda serta tamu undangan lainnya.

Dalam Nota Penjelasan yang disampaikan Pemerintah Daerah, Pandi Widiarto menyampaikan Fraksi Partai Demokrat menemukan adanya ketimpangan yang signifikan antara belanja operasional yang lebih besar dibandingkan dengan belanja modal.

"Temuan ini menyoroti pentingnya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik oleh Pemerintah Daerah. Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penambahan anggaran multi-years, yang diharapkan dapat mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya dalam program konektivitas antar desa dan kecamatan di Kutim," ujar Pandi Widiarto.

Pandi Widiarto juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Fraksi Demokrat mengusulkan agar masyarakat diberikan akses yang lebih mudah untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan dan bagaimana hasil dari berbagai program yang dilaksanakan," tegasnya.

"Ini bertujuan agar publik dapat lebih memahami penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap pembangunan daerah," tambahnya.

Ia mengungkapkan bahwa Fraksi Partai Demokrat sangat berharap langkah-langkah tersebut dapat mempercepat kemajuan pembangunan di Kutai Timur.

"Tentunya hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien serta bertanggung jawab," pungkasnya.(Adv).