Nusantara

DPRD Pati Bentuk Pansus Hak Angket untuk Makzulkan Bupati Sudewo, Seluruh Fraksi Kompak Setuju

Redaktur: Redaksi
20 jam yang lalu | 13 views

DPRD Kabupaten Pati, Sepakat buat pansus pemakzulan Bupati Patic Rabu (13/8/25) - net

Afiliasi.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati akhirnya mengambil langkah tegas dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. Keputusan ini diambil dalam Sidang Paripurna mendadak pada Rabu (13/8/2025), hanya beberapa jam setelah pecahnya demonstrasi besar-besaran di depan kantor bupati.

Dilansir dari kumparancom,Sidang paripurna yang digelar tanpa jadwal sebelumnya itu berlangsung panas namun berujung riuh oleh tanda persetujuan para anggota dewan. Menariknya, seluruh fraksi sepakat mendukung pembentukan Pansus, termasuk Partai Gerindra yang menaungi Sudewo. Partai-partai lain seperti PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, hingga Golkar juga memberikan suara bulat untuk melanjutkan proses hak angket.

“Mencermati kondisi di masyarakat, menimbang banyak masyarakat yang terluka, maka sepakat mengambil hak angket dan pembentukan Pansus,” tegas pimpinan DPRD Pati dari meja sidang. Pernyataan ini langsung disambut tepuk tangan anggota dewan yang hadir.

Keputusan tersebut tak lepas dari eskalasi situasi di luar gedung pemerintahan. Beberapa jam sebelumnya, ribuan warga menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati sebagai puncak kemarahan atas berbagai kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat. Aksi yang semula berlangsung damai berubah ricuh setelah massa memecahkan kaca kantor bupati, merobohkan gerbang, dan membakar mobil milik polisi yang terparkir di lokasi.

Gelombang protes terhadap Bupati Sudewo sendiri telah bergulir sejak awal tahun, ketika pemerintah kabupaten mengumumkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Meski kebijakan itu akhirnya dibatalkan, kemarahan warga terlanjur membesar, memunculkan tuntutan agar Sudewo mundur atau dicopot dari jabatannya.

Langkah DPRD membentuk Pansus Hak Angket dinilai sebagai respons langsung atas tekanan publik yang semakin menguat. Proses hak angket ini nantinya akan menjadi jalan resmi bagi DPRD untuk menginvestigasi kebijakan dan tindakan Bupati, serta membuka peluang pemakzulan jika ditemukan pelanggaran serius.

Dengan sikap kompak seluruh fraksi, proses politik di DPRD Pati diprediksi akan berjalan cepat. Sementara itu, publik menanti langkah lanjutan dari pemerintah pusat, termasuk sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap desakan pencopotan Bupati Sudewo yang terus mengemuka.(*)