Net
Afiliasi.net - Kehidupan anggota parlemen di Swedia kembali menjadi sorotan setelah laporan BBC News Indonesia pada 2019 menegaskan bahwa para wakil rakyat di negara tersebut tidak menikmati fasilitas mewah. Mereka tidak mendapat tunjangan rumah, mobil dinas, maupun tunjangan keluarga, dan sebagian besar tinggal di apartemen sederhana.
“Kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi,” kata Per-Arne Hakansson, anggota parlemen Partai Sosial Demokrat, dalam laporan yang ditulis dari Stockholm, dilansir dari akun @pandemicstalks.
Anggota parlemen Swedia bahkan diketahui menggunakan transportasi umum hingga sepeda untuk bekerja. Gaya hidup sederhana ini disebut sebagai wujud kedekatan dengan rakyat yang mereka wakili.
Potret tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di Indonesia. Belakangan, wacana pemberian tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI memicu kontroversi. Publik menilai usulan itu tidak peka terhadap situasi ekonomi masyarakat yang masih banyak berjuang dengan biaya hidup tinggi.
Sejumlah warganet melayangkan kritik melalui media sosial. Seorang pengguna X menulis, “Di luar negeri anggota dewan naik sepeda, di sini malah minta tunjangan rumah Rp50 juta. Padahal rakyat masih pusing bayar kontrakan.” Warganet lain menambahkan, “Kalau wakil rakyat hidup sederhana, rakyat merasa dekat. Kalau wakil rakyat hidupnya hedon, rakyat makin jauh.”
Perbandingan dua negara ini menyoroti jurang budaya politik yang lebar. Di Swedia, jabatan publik dianggap amanah yang menuntut kesederhanaan. Sementara di Indonesia, sorotan publik kerap tertuju pada fasilitas dan tunjangan tambahan bagi pejabat negara.
TOPIK BERITA TERKAIT:
#anggota-dpr-swedia-tidak-dapat-tunjangan-rumah #dpr-ri-tunjangan #50-juta