Batal Disahkan, Darlis Khawatir Hasil Pansus Kamus Pokir DPRD Kaltim Diintervensi Kepentingan Tertentu

Samarinda, Afiliasi.net - Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Timur pada Senin, 16 Maret 2026, berakhir dengan tanda tanya besar setelah pengesahan Kamus Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) batal dilaksanakan. Penundaan ini menuai kekhawatiran mendalam mengenai adanya potensi intervensi luar terhadap 160 poin aspirasi masyarakat yang telah rampung dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus).

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis, menyayangkan mekanisme paripurna yang tidak menawarkan hasil kerja Pansus kepada forum untuk disepakati secara terbuka.

“Pansus sudah merumuskan kamus Pokir sebagai ruang untuk menampung aspirasi masyarakat Kaltim. Secara mekanisme, seharusnya disahkan hari ini karena masa kerja Pansus sudah selesai. Namun kenyataannya tidak disahkan,” ujar M. Darlis usai rapat.

Darlis merinci bahwa proses penyusunan Kamus Pokir telah melalui penyaringan ketat. Dari 313 usulan awal, Pansus dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengkristalisasi menjadi 160 usulan final yang dinilai realistis dan sesuai kebutuhan daerah. Ia menegaskan bahwa jumlah tersebut adalah hasil diskusi teknis yang tidak seharusnya diubah lagi.

Ketidakjelasan ini memicu kekhawatiran akan masuknya "muatan gelap" atau kepentingan pribadi yang mencoba menggeser prioritas pembangunan yang telah disusun. Menurut Darlis, ini adalah kali pertama hasil Pansus yang sudah rampung justru "digantung" tanpa melalui mekanisme forum yang lazim.

“Jangan sampai ada muatan atau kepentingan tertentu yang mencoba mengintervensi hasil kerja DPRD. Pokir ini bukan untuk kepentingan pribadi anggota dewan, melainkan ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasinya,” pungkas Darlis. (*)

TOPIK BERITA TERKAIT: #dprd-kaltim #m-darlis #kamus-pokir #rapat-paripurna