Daerah

Sebut Pengawasan KSOP Lemah, GMNI Kaltim Pasang Badan Dukung Kritik Ananda Emira Moeis

Redaktur: Redaksi
2 jam yang lalu | 0 views

Wakil Kepala Bidang Organisasi DPD GMNI Kaltim, Wahyu Agung Saputra. (Istimewa)

Samarinda, Afiliasi.net - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Kalimantan Timur angkat bicara terkait rentetan insiden penabrakan Jembatan Mahakam. GMNI menilai kejadian yang diduga mencapai 24 kali dalam setahun terakhir ini bukan lagi sekadar kecelakaan, melainkan bukti nyata kelalaian pengawasan otoritas terkait.

Wakil Kepala Bidang Organisasi DPD GMNI Kaltim, Wahyu Agung Saputra, menegaskan bahwa keselamatan jembatan yang dibangun sejak era 80-an tersebut kini berada di titik nadir.

“Dalam satu tahun terakhir penabrakan sudah terjadi sekitar 24 kali. Jika terus ditabrak berkali-kali, tentu kekuatan dan umur jembatan akan menurun. Ini jalur vital distribusi logistik, jangan sampai kondisinya rusak permanen,” ujar Wahyu Agung, Rabu, 11 Maret 2026.

GMNI secara khusus menyoroti kinerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda. Menurut Wahyu, masalah teknis seperti tali kapal yang putus hingga tongkang tidak terkendali seharusnya bisa diminimalisir jika pemeriksaan kelayakan dilakukan secara ketat sebelum kapal diizinkan melintas di bawah jembatan.

Dukungan Terhadap Narasi Publik Ananda Emira Moeis

Mengenai polemik di media sosial terkait pernyataan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, GMNI menyatakan dukungan penuh terhadap substansi pesan yang disampaikan. Wahyu menyayangkan adanya upaya mengalihkan isu melalui serangan personal terhadap Ananda.

“Mbak Ananda menyampaikan hal yang berpihak kepada masyarakat. Kritik itu berkaitan dengan keselamatan publik. Kami dari GMNI Kaltim siap mendukung dan mengawal narasi serta kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

GMNI mendesak adanya transparansi hasil audit terhadap kekuatan pilar jembatan dan menuntut tanggung jawab lebih besar dari perusahaan pemilik tongkang yang telah merusak aset negara secara berulang. (*)