Gelar Muswil ke-3, AMAN Kaltim Siap Tunjukan Eksistensi Masyarakat Adat di IKN Nusantara

Samarinda, Afiliasi.net - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) III di Gedung Pramuka, Jalan M Yamin, Samarinda, Kamis (1/9/2022) sekitar pukul 10.00 Wita. 

Dalam giat Muswil tersebut, juga diikuti oleh ratusan peserta yang datang dari puluhan komunitas masyarakat adat di Kaltim. 

Ketua Panitia Muswil, Saiduani Nyuk mengungkapkan bahwa dalam komunitas AMAN Kaltim tersebut mencapai 70 kelompok. Puluhan komunitas tersebut, kata dia, secara administrasi telah terdaftar dalam AMAN Kaltim. 

"Jadi mereka ini yang mengikuti musyawarah dan memiliki hak suara untuk memilih estafet kepemimpinan baru," ucap Saiduani Nyuk saat dikonfirmasi di sela-sela acara. 

Muswil tersebut digelar guna pemilihan ketua baru dan juga kesempatan bagi AMAN Kaltim untuk berdiskusi terkait penguatan masyarakat adat, terutama menyambut pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kaltim. 

Menurutnya, selama ini masyarakat adat di Kaltim belum mendapatkan kebijakan khusus dan kurang diapresiasi pemerintah hingga tak diakui keberadaannya. Terutama masyarakat adat yang ada di kawasan IKN. 

"Musyawarah kali ini menjadi isu utama terkait pemindahan IKN, sekaligus mendorong pengakuan masyarakat adat di Kaltim. Bahkan sampai saat ini masyarakat adat di IKN belum dapat pengakuan dan kebijakan khusus dari pemerintah, padahal 'kan di IKN ada komunitas AMAN juga," ungkapnya. 

Sebab itu, ia berharap nantinya melalui AMAN Kaltim dapat melahirkan pemimpin dan pengurus baru yang terus berkomitmen dalam memperjuangkan hak masyarakat adat, termasuk meneruskan program kerja dari pengurus sebelumnya. 

Lanjutnya, dengan terlaksananya Muswil tersebut maka akan mendapatkan pengakuan dari pemerintah terkait keberadaan masyarakat adat di Kaltim. 

"Harapannya dengan adanya musyawarah ini, pemerintah mulai sekarang melihat bahwa masyarakat di Kaltim sudah bersatu untuk memperjuangkan haknya," sebutnya. 

Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Kaltim, Margaretha Seting mengatakan forum Muswil tersebut merupakan momentum bagi masyarakat adat untuk menyiapkan langkah strategis sekaligus membangun solidaritas dalam menyambut pemindahan IKN. 

Sebab, kata dia, pemindahan IKN ke Kaltim tidak hanya berdampak bagi masyarakat sekitar kawasan IKN saja, melainkan seluruh masyarakat adat di Kaltim. 

"Pemindahan IKN ini tidak hanya berdampak pada masyarakat sekitar saja tapi seluruh kaltim, apalagi gelombang masyarakat yang datang ke Kaltim juga semakin banyak, karena itu pembentukan gelombang solidaritas masyarakat adat untuk menghadapi IKN juga perlu diperkuat," bebernya. 

Ia mengaku, keterlibatan masyarakat adat di Kaltim selama ini telah berjalan maksimal dalam proses pembangunan, diantaranya mendorong pemerintah untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan masyarakat adat. 

Selain itu, masyarakat adat juga terus mendorong pemerintah untuk menerapkan secara maksimal terkait Perda yang ada terutama Perda tentang pengakuan masyarakat adat. 

Kemudian masyarakat adat juga terus berkomitmen dalam mengawasi kebijakan pemerintah, termasuk mendukung program pemerintah yang pro terhadap kepentingan masyarakat adat. 

"Kita mendorong dari segi hukumnya, meletakkan Perda masyarakat adat sebagai dasar hukum dalam proses pembangunan. Jangan sampai dilakukan secara semena-mena, karena itu berdampak buruk terhadap masyarakat adat," terangnya. 

Saat ini, sebut dia, kepengurusan AMAN Kaltim telah terbentuk di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Barat (Kubar) dan Paser. 

"Ke depannya kita akan bentuk juga di kabupaten/kota lainnya, sehingga keberadaan masyarakat adat terus maksimal serta mendapatkan pengakuan dari pemerintah," tandasnya. 

Penulis : Vicky

TOPIK BERITA TERKAIT: #aman-kaltim #ikn-nusantara #samarinda