Anggota DPRD Kaltim Nilai Pemerintah dan Aparat Gagal Lindungi Masyarakat

Samarinda, Afiliasi.net – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim, Syafruddin, ikut berkomentar mengenai praktik premanisme dan pertambangan ilegal yang baru-baru ini terjadi di Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar).

Udin sapaanya menilai, aksi premanisme yang melibatkan warga Desa Rempanga pada Sabtu (1/4/2023) dini hari, hingga videonya viral di media sosial itu menjadi tamparan keras bagi Pemprov Kaltim dan aparat penegak hukum.

Demikian pula dikatakan Udin, masih adanya aktivitas tambang ilegal menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat belum tegas dalam menindak pelaku.

“Ini tamparan keras bagi pemerintah dan aparat hukum, sebab masih ada oknum yang benar-benar berani melakukan aktivitas tambang ilegal," kata Udin, Selasa (4/4/2023).

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Udin mengatakan Pansus IP DPRD Kaltim menekankan terhadap pemprov agar tak lagi berlindung pada kewenangan pertambangan yang kini sudah berada di pusat. Sebab, menurutnya hal ini penting karena menjaga citra daerah.

“Pemerintah selalu berlindung pada regulasi, kewenangan itu ada di pusat. Tapi sekarang tidak boleh lagi begitu," ucap Udin.

Di sisi lain, Pansus IP DPRD Kaltim memastikan terus melakukan pengawasan dan investigasi terhadap aktivitas pertambangan di sejumlah daerah.

Udin berharap agar masyarakat turut ikut serta berperan aktif dalam memberantas tambang ilegal dengan melaporkan kejanggalan yang ditemukan.

“Kami akan terus melakukan pengawasan dan investigasi,” tutupnya. (ADV/DPRDKALTIM)

Penulis: Redaksi

TOPIK BERITA TERKAIT: #dprd-kaltim #premanisme #tambang-ilegal