Daerah

Ingatkan Beban Bunga Rp820 Miliar, Ketua DPRD Kukar Dorong Skema Potong Dividen Bank Kaltimtara

Redaktur: Redaksi
13 jam yang lalu | 17 views

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani (Istimewa)

Tenggarong, Afiliasi.net - Rencana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) untuk meminjam dana sebesar Rp820 miliar ke perbankan guna melunasi utang tahun 2025 mendapat catatan kritis dari legislatif. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengingatkan pemerintah agar tidak "menormalisasi" skema pinjaman sebagai solusi rutin, mengingat adanya beban bunga yang akan menjadi tanggungan daerah.

Ahmad Yani menegaskan, meskipun langkah Bupati Aulia Rahman Basri telah mendapat restu Kemendagri, pemilihan skema pinjaman harus dilakukan dengan sangat jeli agar tidak mengganggu kesehatan fiskal Kukar di masa depan.

“Namanya pinjaman tentu ada bunganya. Tentu ini akan kita koreksi dan jangan sampai membebani daerah. Kita lebih rekomendasikan untuk jangka pendek,” tegas Ahmad Yani, Rabu (19/2/2026).

Politisi senior ini mengkhawatirkan jika pinjaman diambil dalam jangka panjang, akumulasi bunga akan membengkak dan justru mengurangi porsi anggaran pembangunan untuk masyarakat. Sebagai solusi cerdas, Yani menawarkan skema pemanfaatan dividen dari penyertaan modal Pemkab Kukar yang ada di bank.

Menurutnya, daripada menambah beban baru, pemerintah bisa menegosiasikan agar hasil investasi atau dividen daerah langsung digunakan untuk menutupi kewajiban utang tersebut.

“Penyertaan modal kita di bank juga ada. Supaya tidak diberatkan dengan bunga utang, kita minta investasi itu, ketika menyetor utang langsung dipotong saja dari hasil investasi itu,” terangnya.

Hingga saat ini, DPRD Kukar mengaku belum menerima laporan resmi maupun detail teknis mengenai kesepakatan bunga antara Pemkab dan pihak bank. Oleh karena itu, dalam waktu dekat DPRD berencana memanggil instansi terkait untuk mempresentasikan skema pembayaran agar proses pelunasan utang kepada pihak ketiga ini tetap transparan dan tidak menjadi bom waktu bagi anggaran daerah.

Yani berharap, pelunasan utang kegiatan 2025 tetap bisa terlaksana sebelum Lebaran tanpa harus mengorbankan stabilitas keuangan daerah dalam jangka panjang. (*)