Politik

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud Enggan Beberkan Tiga Nama Pj Gubernur ke Kemendagri

Redaktur: Redaksi
Sabtu, 09 September 2023 | 147 views

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud

Samarinda, Afiliasi.net - Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud (Hamas) enggan membeberkan usulan tiga nama Penjabat (Pj) Gubernur yang dikirimkan ke Kemendagri, Jumat (8/9/2023).

Pria yang akrab disapa Hamas kekeuh tetap berujar bahwa lima nama yang rata-rata menjadi usulan delapan fraksi di DPRD sudah dikirim.

Padahal, sesuai aturannya hanya tiga nama yang diusulkan oleh DPRD Kaltim.

Hamas beralasan, dikirimnya lima nama itu agar semua usulan fraksi dapat terpenuhi. Hingga akhirnya tetap mengambil keputusan sesuai fraksi dan dan secara aklamasi telah disetuju koleganya di DPRD Kaltim.

Meski ada fraksi yang ingin melalui voting seluruh 55 anggota DPRD.

"Kita mengirimkan kelima nama itu, dengan ranking dan (sesuai) abjad nama. Kita kirim tiga pun belum disetujui, asesornya kan disana, mau dikirim satu juga kalau yang datang lain, makanya kita kirim semua. Jadi tidak ada aspirasi yang tidak diakomodir semua sesuai, demokratis saja. Tapi sesuai ranking-rangkingnya sekalian penjelasnnya, ada (lampirannya)," katanya.

Hamas menampik, bahwa yang ia sebutkan hanya sesuai dengan yang dia ingat.

Dimana Hamas menyebut kelima nama tersebut, berurutan dimulai dari Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Drs. H. Alimuddin, M.Si.

Disusul, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, Dirjen Otda Kemendagri, Dr. Akmal Malik, M.Si, Sekda Provinsi Kaltim Dra. Sri Wahyuni, M.PP. Kemudian Rektor Universitas Mulawarman Prof. Ir. Abdunnur.

"Kalau kemarin saya sebut sesuai yang diingat saja. Adapun pembobotan dan matriksnya sudah kita kirim juga ke Kemendagri," tandasnya.

Hamas tetap optimis nama daerah yang diusulkan dapat terpilih menjadi Pj Gubernur Kaltim pengganti Isran Noor yang akan purnatugas per 30 September 2023 mendatang.

Mengingat 10 nama Pj Gubernur dari Provinsi lain yang sudah dilantik, rata-rata ditentukan pemerintah pusat melalui persetujuan langsung Presiden Joko Widodo.

"Saya kira pasti ada upaya, tetapi kita lihat saja yang kemarin (sebelumnya) dilantik, tidak sesuai prediksi, dari pusat semua. Kalau pun ada yang terpilih, Sekda misalnya, kan sudah ada di usulan kita. Kalau kita kan tidak ada sebagai asesor, semua ke pusat, melalui Mendagri lalu ke Presiden," pungkasnya. (editor: jon)