Tolak Kenaikkan BBM, Ini Catatan Demonstrasi Mahasiswa di Depan Kantor Gubernur Kaltim

Samarinda, Afiliasi.net - Penolakan masyarakat dan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Kota Samarinda. 

Diketahui, harga BBM saat ini yang dipatok yakni partalite sebesar Rp 10.000 per liter, partamax Rp 14.500 per liter dan solar Rp 6.800 per liter. 

Selasa, 6 September 2022, ratusan mahasiswa dari lintas organisasi mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Kaltim Membara menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim. 

Berdasarkan pantauan media ini, massa aksi melalui perwakilan organisasinya melakukan orasi dan menyampaikan pendapat. Massa menuntut Pemprov Kaltim turut andil mengambil sikap ihwal kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM. Serta menyoal skema penyaluran BBM bersubsidi. 

Kepada media ini, Humas Aksi Aliansi Masyarakat Kaltim Membara, Sayid Ferhat, menuturkan, pihaknya menuntut empat hal pada aksi ini. Adalah mendorong payung hukum yang jelas terhadap penggunaan BBM bersubsidi; mengevaluasi peran BPH Migas yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan, penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi; mendesak pemerintah memberantas mafia migas dan tambang; serta menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kaltim. 

"Kami sebut ini aksi jilid pertama karena kami akan turun lagi selanjutnya dengan massa yang lebih besar. Untuk tuntutan kami ada beberapa point. Tapi yang isu besarnya adalah masyarakat Kaltim menolak kenaikkan BBM, kita juga mengevaluasi BPH Migas karena sejauh ini memiliki kinerja yang kami anggap sangat tidak memuaskan dan masuk kategori buruk," ujarnya kepada awak media. 

Ferhat menambahkan, di Kaltim sendiri BBM bersubsidi jenis solar sangat langka. Pihaknya menduga ada dalang di balik fenomena kelangkaan solar ini. Makanya, pihaknya meminta ada evaluasi agar BPH Migas menjalankan fungsinya dengan tegas. 

Menurut Ferhat, di tengah naiknya harga BBM tak bisa dipungkiri akan disusul dengan angka inflasi yang meningkat pula, seiring dengan naiknya harga bahan pokok dan pangan. Makanya, pihaknya meminta Pemprov Kaltim untuk menjamin dan menjaga kestabilan harga bahan pokok dan pangan. 

"Kami juga meminta payung hukum yang jelas perihal BBM subsidi, karena kita tak bisa pungkiri di setiap SPBU, khsusunya mobil-mobil mewah juga antre BBM bersubsidi. Bahkan petugas dan oknum penimbun bekerja sama," cetus Ferhat. 

Ferhat kembali menegaskan, aksi-aksi selanjutnya bakal terus berlangsung selama belum ada kebijakan yang dirasa terang dan merakyat. 

"Aksi ini akan kami lakukan berjilid-jilid, sampai kita menang, dan bukan hanya kali ini. Kami akan turun di tempat-tempat selanjutnya, bahkan kami ada wacana untuk memboikot SPBU di Samarinda," tuturnya. 

Dalam aksi kali ini, lanjut Ferhat, pihaknya ingin mengetahui sikap Pemprov Kaltim. Ia menyatakan massa aksi tidak akan memasuki kegubernuran Kaltim. Hanya memaksa agar Gubernur atau wakilnya datang menemui massa. 

"Kami meminta gubernur yang menemui kami," ucapnya. 

Hingga berita ini diturunkan, massa masih menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Kaltim. Aksi berlanjut hingga malam. Adapun aparat Pemprov Kaltim mengimbau agar aksi berlangsung dengan tertib. (*)

TOPIK BERITA TERKAIT: #demonstrasi #kenaikan-bbm #aliansi-masyarakat-kaltim-membara