Jokowi Kritik Penyelenggaraan Debat, KPU Berikan Tanggapan Tegas

Afiliasi.net - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan respon terkait kritikan Presiden RI Joko Widodo terhadap penyelenggaraan debat Pilpres Pemilu 2024. Lebih spesifik Jokowi menilai debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu (7/1/2024) lalu tidak edukatif dan malah saling menyerang personal.

Jokowi sempat meminta kepada KPU agar dapat mengevaluasi penyelenggaraan debat pilpres, terutama pada format yang telah ditentukan.

"Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup," kata Jokowi di Serang mengutip detik.com, Senin (8/1/2024).

Menurut Jokowi, seharusnya setiap paslon lebih menekankan dan saling bertanya terkait visi atau kebijakan yang akan dijalankan. Ia menilai bahwa paslon yang saling menyerang personal malah mengurangi kejelasan gagas paslon sendiri.

"Saling menyerang enggak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang. Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi," jelas dia.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari merespon tanggapan Jokowi terkait Debat Pilpres tersebut. Ia menyebutkan bahwa penyelenggaraan debat Pilpres telah melewati pertimbangan dan berbagai perbincangan, serta kesepakatan berbagai pihak.

"Saya tidak komentar ya. KPU ini kan menyelenggarakan debat sudah dengan berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan, kesepakatan dengan semua tim pasangan calon, termasuk dengan televisi," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, mengutip CNN Indonesia Selasa (9/1/2024).

Hasyim menyebutkan bahwa pihaknya juga tidak akan mengubah format yang berlaku pada setiap debat Pilpres 2024 yang telah berlalu ataupun yang akan dilaksanakan, yaitu debat keempat dan kelima.

Hasyim menyebutkan bahwa debat merupakan salah satu bentuk kampanye yang dilakukan oleh paslon Pilpres. Maka dari itu, debat juga menjadi penilaian bagi rakyat terhadap paslon. Rakyatlah yang menilai bagaimana kualitas setiap paslon melalui jawaban atau pertanyaan yang diberikan, sesuai tema atau tidak.

Ia juga tidak membuka kemungkinan adanya penambahan debat. Menurutnya, lima kali penyelenggaraan debat telah cukup. Adapun perubahan dinilai dapat menimbulkan pertanyaan.

Editor: Siti Mu'ayyadah

 

TOPIK BERITA TERKAIT: #presiden-ri #jokowi #kpu #hasyim-asyari