Rabu, 01 Mei 2024 12:49 WIB
Redaktur: 
Jokowi Saat Klarifikasi Pernyataannya (Youtube)
Afiliasi.net - Ekor dari viralnya pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tentang diperbolehkannya presiden hingga menteri untuk memihak dan kampanye, Jokowi memberikan penjelasan kembali untuk meluruskan hak tersebut.
Jokowi menekankan bahwa pernyataan yang dia sampaikan saat berada Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1) itu untuk menjawab pertanyaan wartawan.
"Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak, saya sampaikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan," ujar Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/1/2024).
Tak hanya itu, Jokowi juga membacakan kembali UU yang dimaksud. Dirinya juga memperlihatkan kertas besar yang berisi tulisan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 299. Jokowi juga membacakan isi dari pasal 281.
Jokowi meminta agar pernyataannya jangan disalahartikan lagi karena pernyataannya itu sudah jelas ada di Undang-Undang.
"Sudah jelas semuanya kok, jangan ditarik ke mana-mana, jangan diinterpretasikan ke mana-mana, saya hanya menyampaikan ketentuan peraturan perundang-undangan karena ditanya," jelasnya.
Aksi Jokowi tersebut direspon oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Melansir dari Suara.com, Anies menekankan bahwa seorang pemimpin nasional sudah seharusnya memiliki sifat sebagai negarawan.
Sehingga kepala negara betul-betul menjadi kepala dari seluruh proses kenegaraan yang menunjukkan sikap kenegarawanan," ucap Anies di Aceh, Sabtu (27/1/2024).
Tidak hanya itu, Anies juga menyebutkan dampak keberpihakan seorang pemimpin nasional kepada salah satu paslon.
"Sebagai pimpinan nasional, pendukung, salah satu penyorong yang akhirnya muncul suasana negeri ini yang kurang elok rasanya," ujar Anies.
Meski demikian, Anies menyerahkan sepenuhnya pada rakyat terkait dengan klarifikasi Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres.
Editor: Siti Mu'ayyadah
TOPIK BERITA TERKAIT:
#presiden-jokowi #anies-baswedan #jokowi-klarifikasi
