Daerah

Jembatan Mahakam Ditabrak Lagi: Akademisi Desak Evaluasi Total dan Soroti Framing Negatif Wakil Ketua DPRD

Redaktur: Redaksi
2 jam yang lalu | 0 views

Khairil Anwar Akademisi Unmul saat diwawancarai awak media. (Istimewa)

Samarinda, Afiliasi.net - Berulangnya insiden tongkang batu bara menabrak pilar Jembatan Mahakam pada Minggu, 8 Maret 2026 memicu reaksi keras dari kalangan akademisi. Pemerintah didesak untuk tidak hanya melihat ganti rugi fisik, tetapi juga menghitung kerugian ekonomi dan risiko keamanan jangka panjang yang selama ini terabaikan.

Akademisi Universitas Mulawarman, Khairil Anwar, menilai penanganan selama ini masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar masalah manajemen lalu lintas sungai.

“Jembatan itu dibangun untuk puluhan tahun. Kalau terus ditabrak, tentu umur teknisnya akan semakin pendek. Kerugian ekonomi akibat antrean logistik saat jembatan ditutup tidak pernah dihitung dalam skema ganti rugi,” ujar Khairil Anwar, Rabu, 11 Maret 2026.

Khairil juga menyoroti ketimpangan manfaat yang diterima daerah. Menurutnya, Kalimantan Timur hanya menjadi penonton sekaligus penanggung risiko dari masifnya angkutan sumber daya alam yang melintasi Sungai Mahakam. Ia mendorong agar pemerintah provinsi diberi kewenangan lebih dalam mengatur jadwal melintas dan titik parkir kapal guna meminimalkan potensi kecelakaan.

Membaca "Framing" terhadap Ananda Emira Moeis

Di sisi lain, Khairil menanggapi riuh media sosial terkait pernyataan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, pasca-insiden tersebut. Ia melihat adanya upaya sistematis untuk mengaburkan substansi masalah melalui kritik personal yang menyerang gaya penyampaian sang politisi.

“Yang terjadi sekarang justru substansinya hilang. Yang disorot malah personalnya. Padahal yang disampaikan Ananda menyangkut kepentingan masyarakat Kaltim. Aset kita terus ditabrak, sementara batu bara lewat begitu saja tanpa memberi manfaat langsung bagi daerah,” tegasnya.

Ia menilai fenomena potongan video dan narasi negatif di media sosial adalah dinamika politik digital. Namun, Khairil meyakini bahwa substansi kritik terhadap pengelolaan Sungai Mahakam akan tetap hidup karena dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

“Selama yang disampaikan adalah kepentingan publik, framing negatif tidak akan menghentikan isu tersebut. Justru isu itu bisa semakin besar karena masyarakat merasakan persoalan yang sama,” pungkas Khairil. (*)