Samarinda, Afiliasi.net - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Unmul menggelar aksi penolakan kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Samarinda. Aksi itu digelar di persimpangan Jalan Juanda - Aw Syahranie, Samarinda pada Senin, 23 Agustus 2021, 17.00 wita.
Tujuan dari demo ini adalah sebagai bentuk unjuk rasa dan protes mahasiswa terkait kinerja kepresidenan yang bersangkutan dengan masyarakat adat Kalimantan Timur yang dikriminalisasi demi investasi, pertambangan ilegal, pelemahan KPK, kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, masyarakat kota yang digusur rumahnya, dan maraknya penghapusan mural.
Ketua BEM Fisip Unmul, Iksan Nopardi menyebutkan masih banyak permasalahan yang belum dituntaskan oleh Jokowi di Kalimantan Timur, seperti pertambangan ilegal dan masih banyak masyarakat adat yang dikriminalisasi berkedok investasi. Maka menurutnya, warga Samarinda harus menolak kedatang presiden tersebut.
"Hal-hal itu yang menurut kami tidak pantas menyambut kedatangan Jokowi, kami menolak kedatangan presiden dengan alasan-alasan yang sudah kita sampaikan tadi," ucapnya.
Ia juga mengatakan, selain demo penolakan, pihak BEM juga akan membuat infografis terkait kerja-kerja yang dilakukan presiden Jokowi selama dua periode ini.
"Nanti juga akan kita buat dan berikan infografis kepada staf kepresidenan. Hal ini karna kita anggap kinerja Jokowi jauh panggang dari api," ungkapnya.
Diketahui, Presiden Jokowi juga direncanakan akan hadir ke Universitas Mulawarman pada Selasa 24 Agustus 2021. Di saat kedatangannya itu, pihak BEM juga akan menggelar aksi kembali khususnya bicara soal kebebasan akademik seputar kampus.
"Jika bisa dipertemukan dengan Bapak Jokowi, kita akan menyampaikan terkait bagaimana penanganan UU cipta kerja, lalu penggembosan yang dilakukan pemerintah terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga permasalahan yang ada di Kalimantan Timur," sebutnya.
"Aksi kita lebih ke aksi pencerdasan, melihat kerja-kerja Jokowi yang terlihat tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Seperti contohnya mengeluarkan UU yang jauh dari kepentingan masyarakat," sambungnya.
Iksan juga mengungkapkan, bahwa telah menyiapkan rilis yang nantinya akan disampaikan kepada staf presiden melalui perwakilannya.
"Kami juga sudah siapkan rilis untuk presiden yang akan kita berikan kepada staf presiden, sebelunya juga sudah, tapi belum ada jawaban," pungkasnya. (*)
Penulis: Vicky
TOPIK BERITA TERKAIT:
#kunjungan-kerja-jokowi-ke-kaltim #aksi-tolak-kedatangan-jokowi #bem-fisip-unmul #iksan-nopardi